Pada bulan Desember 2017, Yayasan KNCV Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis (POP TB) Indonesia mengadakan pertemuan “Lintas Sektor Dalam Rangka Mendorong dan Menguatkan Komitmen Daerah Menuju Eliminasi TB 2030”. Pertemuan ini dilakukan di empat provinsi wilayah intervensi project SMT dan DGIS, yaitu Maumere Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah intervensi dimana pembentukan organisasi pasien yang sebelumnya sudah dibentuk.

Bukan sebuah rahasia, Tuberkulosis (TBC) merupakan suatu penyakit yang dapat menggerogoti kehidupan pasien. Tidak hanya menyita waktu, tenaga, dan biaya, penyakit infeksi ini juga mengancam psikososial seorang individu. Beratnya perjuangan untuk dapat sembuh dari penyakit ini juga dirasakan oleh Nuraini sejak didiagnosis pada 2015 lalu. Setelah 20 bulan menjalani pengobatan yang penuh tantangan, Nuraini akhirnya dapat mencapai kesembuhan.

Penderita TBC di Kabupaten Sidoarjo masih sangat banyak, dan mereka membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder. Tidak hanya Dinas Kesehatan dan Puskesmas, namun juga peran aktif dari RS baik Pemerintah dan Swasta dalam upaya mendukung Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sebagai upaya agar penderita TBC dapat ditemukan dan diobati sampai sembuh sesuai dengan moto TOSS TBC (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh). Agar tidak ada satu orang pun yang meninggal karena penyakit TBC.

Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta berbasis Kabupaten Kota (District-Based Public Private Mix/DPPM) merupakan salah satu strategi peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dengan prinsip desentralisasi pada kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Program Penanggulangan TB Tahun 2015 - 2019. Strategi DPPM bertujuan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik pemerintah maupun swasta melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Upaya ini juga merupakan peningkatan peran organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia/KOPI TB) sebagai penggerak DPPM.

Halaman 47 dari 48