Persoalan kasus TBC yang tidak dicatat dan dilaporkan merupakan persoalan umum yang dihadapi sejumlah wilayah di Indonesia. Kasus TBC yang tidak dilaporkan berdampak pada ketidaktahuan pemerintah dalam mengelola TBC.

Pemerintah Kota Palembang bersama dengan Yayasan KNCV Indonesia menggelar Workshop Jejaring Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Klinik di Kota Palembang. DPM dan klinik diharapkan dapat bersinergi melalui jejaring dalam meningkatkan cakupan pengobatan dan keterlibatan faskes swasta melalui Jejaring Layanan Tuberkulosis. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh DPM dan Klinik, namun juga perwakilan Puskesmas dan Lapas/Rutan.

Dr. Hj Letizia M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam paparannya menjelaskan mengenai standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, salah satunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis. Pemberian layanan bagi orang terduga TBC ini meliputi pemeriksaan teknis, pemeriksaan penunjang, dan pemberian edukasi tentang TBC. Kota Palembang sendiri hingga saat ini telah memiliki 7 alat TCM (tes cepat molekuler) yang tersedia di 4 rumah sakit dan 3 Puskesmas. Semua fasyankes dapat mengakses layanan TCM ini, termasuk juga bagi DPM/BP/Klinik, serta Lapas/Rutan, sehingga perlu dibangun jejaring layanan TCM di masing-masing wilayah. Fasilitas alat TCM yang dapat digunakan oleh setiap pihak pemberi layanan TBC ini guna meningkatkan temuan kasus TBC yang nantinya dapat diobati sedini mungkin guna memutus mata rantai penularan TBC.

“Kami sangat berterimakasih diundang untuk mengikuti lokakarya ini, banyak ilmu terbaru mengenai TBC yang kami dapatkan. Selama ini kami saat memeriksa pasien TBC, sehingga solusinya kami kerap merujuk pasien TBC. Sementara itu, kami juga telah di-blacklist oleh BPJS untuk tidak boleh merujuk pasien TBC karena hanya akan menambah rujukan non spesialistik FKTP kami,” ujar dr. Widya, perwakilan DPM Kota Palembang menceriterakan pengalamannya.

Melalui pelatihan yang terselenggara selama tiga hari ini, dr. Widya dan peserta lain yang terlibat kini mengetahui bagaimana fungsi jejaring untuk memberikan layanan TBC bagi masyarakat. Diharapkan nantinya rujukan non spesialistik juga akan banyak berkurang. Peserta dalam pelatihan ini juga mendapatkan materi mengenai penggunaan aplikasi SITRUST yang berfungsi untuk mempermudah proses pemantauan sampel dahak orang terduga TBC.

Kegiatan ini bersumber dana dari The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria (GF ATM) melalui Principal Recipient (PR) Direktorat P2PML, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Yayasan KNCV Indonesia (YKI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Teks dan foto: Eva Oktavia Simatupang
Editor: Melya Findi dan Yeremia PMR