Indonesia merupakan negara kedua dengan beban Tuberkulosis (TB) tertinggi setelah India dengan estimasi kasus 845.000 pada tahun 2019. Indonesia juga merupakan 1 dari 10 negara yang berkontribusi terhadap 77% kesenjangan secara global antara estimasi kasus TBC Resistan Obat (TBC RO) dengan cakupan angka kasus TBC RO yang memulai pengobatan lini kedua.

Dalam Strategi Nasional Pengendalian TB 2020–2024, upaya menuju eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada 2030 meliputi penerapan enam strategi. Adapun strategi tersebut diantaranya adalah penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030 (strategi 1), peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien (strategi 2) dan peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis (strategi 5).

Dalam mendukung upaya ini Yayasan KNCV Indonesia menyelenggarakan kegiatan pertemuan dalam pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC di Kota Medan, sebagai salah satu wilayah implementasi program Mandiri TB. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2021 ini dihadiri oleh 36 peserta yang berasal dari sejumlah instansi, seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PDPI, Bank Sumut, Media Kompas, serta mitra LSM seperti Yayasan Surya Kebenaran Indonesia dan Konsorsium Penabulu-STPI dan YMMA, dan lainnya.

Kegiatan ini menghasilkan luaran dengan tersedianya data identifikasi stakeholder yang akan terlibat dalam Tim Percepatan Eliminasi TB, adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk Program Mandiri-TB, dan draft SK Forum Multisektor Percepatan Eliminasi TB Kota Medan. Dalam kegiatan ini juga dipaparkan situasi penanggulangan TBC di Kota Medan oleh Kasie P2PM Dinas Kesehatan Kota Medan, dan dilanjutkan dengan diskusi struktur organisasi tim percepatan eliminasi TBC oleh dr. Wera Damianus, Technical Officer Yayasan KNCV Indonesia.

“Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas CSO dan organisasi pasien terutama dalam melakukan advokasi dan dapat berperan aktif dalam program penanggulangan TBC di tingkat Kota sehingga kedepannya kegiatan pendampingan pasien TB RO yang dilakukan komunitas dapat didanai secara mandiri melalui pendanaan dari pemerintah maupun swasta dengan mekanisme CSR,” ujar dr. Muthia, Nimphar, MARS, Kabid P2P Dinkes kota Medan dalam pembukaannya.

Program Mandiri TB diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan akses pendanaan kegiatan dukungan pasien TBC RO baik yang bersumber dari pemerintah lokal maupun dari korporat melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, program Mandiri TB juga diharapkan berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat lokal dan organisasi pasien sebagai mitra implementasi untuk memastikan pemberian dukungan psikososial yang berkualitas bagi pasien TBC RO.

Teks dan foto: dr. Eva Oktavia Karolina Simatupang
Editor: Melya, Angelin Yuvensia