Hari kedua pertemuan MONEV IO PPM dilangsungkan sesi diskusi di setiap Kabupaten/Kota wilayah kerja IO PPM untuk menyusun rencana kerja dalam satu tahun ke depan. Hadir juga dalam pertemuan hari kedua, dr. Imran Pambudi, MPHM, Kepala Subdit TB Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau dalam presentasinya menyatakan bahwa berangkat dari pernyataan Presiden Jokowi pada acara Gerakan Bersama Eliminasi TBC di Cimahi Januari lalu, dikatakan bahwa kalau masyarakat kita tidak sehat maka pengaruhnya bisa ke sektor lainnya. Oleh sebab itu penting adanya upaya dalam mendukung eliminasi TBC 2030 mendatang.

“Dari hasil monitoring yang dilakukan JEMM (Joint External TB Monitoring Mission) ada enam rekomendasi yang dihasilkan, diantaranya adalah memanfaatkan inisiatif Presiden untuk TBC dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pencegahan dan pengobatan untuk semua pasien TBC dan memastikan semua ternotifikasi,” ujar dr. Imran dalam paparannya.

Dalam rangkaian kegiatannnya setiap daerah yang terdiri atas Provinsi Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Riau, Kep. Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat mendiskusikan rencana kegiatan yang nantinya akan diimplementasikan satu tahun kedepan. Salah satu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di Kota Batam adalah melakukan kegiatan rutin bersama Dinas Kesehatan dan KOPI TB untuk melakukan supervisi serta pembinaan kepada FKTP dan FKTRL yang bermasalah. Hal ini dilatarbelakangi kondisi dimana penggunaan dan pelaporan kasus melalui aplikasi WIFI TB yang belum maksimal.

Selain itu di Kabupaten Tegal berencana untuk melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar mendapatkan dukungan penganggaran untuk kegiatan penanggulangan TBC di Kabupaten Tegal, serta mengingat implementasi Rencana Anggaran Daerah (RAD TB) yang belum sesuai serta peran OPD yang belum maksimal. Di Provinsi Jawa Timur, kedepannya Kota Surabaya akan melakukan pengendalian resep OAT (obat anti tuberkulosis) di apotek dengan menjalin kerjasama dengan pendanaan APBD. Apotek dalam hal ini juga diharapkan memiliki peran dalam meningkatkan notifikasi terduga ataupun kasus serta mendukung upaya pengobatan pasien TBC untuk bisa sembuh total.

Berbeda dengan Kabupaten Bandung, dalam rancangannya akan dibentuk Desa Peduli TB. Desa ini nantinya akan berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penanggulangan TBC. Sehingga tidak hanya upaya pengobatan namun juga ada upaya pencegahan yang dilakukan. Usai paparan dari semua daerah, acara dilanjutkan dengan diskusi bersama. Dalam diskusi yang berlangsung beberapa peserta menyatakan bahwa pemanfaatan WIFI TB perlu kembali ditingkatkan agar tetap dapat membantu dalam peningkatan pencatatan dan pelaporan kasus TBC di setiap daerah.

Acara ini ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, KOPI TB Provinsi, Kabupaten/Kota, dan disaksikan oleh Kasie TB Sensitif Obat Subdit TB, dr. Sulistya Widada. Salah satu kesepakatan yang disampaikan adalah perlunya peran aktif KOPI TB Provinsi di dalam tim advokasi kepada Kepala Daerah terkait penanggulangan TBC serta pembinaan kepada KOPI TB kabupaten/kota.

Teks dan foto: Melya Findi
Editor: Yeremia PMR