Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Mendorong dan Menguatkan Komitmen Daerah Menuju Eliminasi TB 2030
2 May 2018
Pada bulan Desember 2017, Yayasan KNCV Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis (POP TB) Indonesia mengadakan pertemuan “Lintas Sektor Dalam Rangka Mendorong dan Menguatkan Komitmen Daerah Menuju Eliminasi TB 2030”. Pertemuan ini dilakukan di empat provinsi wilayah intervensi project SMT dan DGIS, yaitu Maumere Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah intervensi dimana pembentukan organisasi pasien yang sebelumnya sudah dibentuk.
Tujuan dari dilakukannya pertemuan lintas sektor ini antara lain untuk mendapatkan gambaran program dan capaian program TB di Provinsi/Kota/kabupaten di wilayah intervensi; mengenalkan organisasi pasien baru yang sudah terbentuk; mensosialisasikan pembelajaran terbaik program penanggulangan TB di wilayah lain; membangun jejaring dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial, Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Organsisasi Masyarakat Sipil, dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan lainnya adalah untuk medorong komitmen pemangku kepentingan (stakeholders), baik itu organisasi maupun individu untuk turut serta dalam program penanggulangan TB serta mampu memberikan dukungan bagi keberlangsungan kegiatan yang dilakukan organisasi pasien TB.
Adapun keluaran dari pertemuan ini adalah ditandatanganinya komitmen bersama program penanggulangan TB oleh semua stakeholder yang hadir di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Lurah, Camat, Kepala Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta perwakilan sektor swasta. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan akan menjadi titik awal pelibatan semua pihak dalam upaya menanggulangi TB di daerah, mengingat saat ini penanggulangan TB seolah-olah merupakan peran yang harus diambil oleh Dinas Kesehatan saja. Tiap stakeholder perlu mengetahui dan memahami peran masing-masing terutama dalam memanfaatkan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia, baik bersumber dari dana desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk bagaimana sektor swasta mengalokasikan dana program Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih dikenal Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk program TB.
Selain mensosialisasikan TB, pertemuan ini juga menjadi momen penting terkait sosialiasi keberadaan organisasi pasien yang sudah terbentuk guna membantu dalam pendampingan pasien TB maupun penemuan kasus TB baru. Pada akhirnya, para organisasi pasien juga dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai media advokasi untuk keberlanjutan kegiatan yang telah berjalan. Kegiatan ini turut mengundang Yayasan Kalandara Semarang Jawa Tengah untuk berbagi pembelajaran terbaik tentang bagaimana peran CSO/LSM/organisasi komunitas berperan dan ikut serta dalam mendorong pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas. Salah satu hasil dari pertemuan ini adalah adanya anggaran dari APBD melalui Dinas Kesehatan yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk keberlanjutan kegiatan organisasi pasien dalam melakukan pendampingan kepada pasien TB Resistan Obat yadalam pengobatan, seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin tepatnya di Kabupaten Gowa, dan Maumere di Kabupaten Sikka.