Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus setiap tahun, TBC bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang masih terjadi di sekitar kita, baik di rumah, tempat kerja, hingga komunitas. 

Di tengah berbagai kemajuan, diagnosis yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih efektif, muncul satu pertanyaan penting: jika TBC sebenarnya bisa dicegah dan disembuhkan, kenapa sampai saat ini belum selesai? Siapa yang bertanggung jawab memastikan eliminasi TBC tercapai?

Apa sih yang Sebenarnya Terjadi?

Secara global, upaya penanggulangan TBC menunjukkan kemajuan, termasuk penurunan angka kematian dan pemulihan layanan pasca pandemi COVID-19. Namun, laju penurunan kasus masih belum cukup cepat untuk mencapai target eliminasi pada 2030.

Di Indonesia, capaian program penanggulangan TBC juga terus meningkat, tetapi tantangan yang dihadapi tetap besar: 

• Penularan masih terjadi di masyarakat
• Banyak kasus TBC belum terdeteksi dan terlaporkan
• TBC resistan obat membutuhkan penanganan lebih kompleks 
• Kesenjangan akses dan pelaporan layanan masih ada

Artinya, masalahnya bukan karena tidak ada upaya, tetapi karena upaya tersebut belum menjangkau semua yang

membutuhkan.

Jadi, Tanggung Jawab Siapa?

Jawabannya tidak sederhana, karena TBC tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

Justru inilah inti masalahnya: ketika tanggung jawab tersebar, sering kali tidak ada yang benar-benar merasa bertanggung jawab sepenuhnya.

Padahal, eliminasi TBC hanya mungkin terjadi jika setiap pihak menjalankan perannya secara aktif dan saling

terhubung.

 

Mengakhiri TBC bukan hanya tentang strategi atau inovasi, tetapi tentang bagaimana setiap pihak mengambil perannya secara nyata.

Tanpa keterlibatan yang saling melengkapi, upaya yang ada akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit mencapai dampak yang berkelanjutan. 

Saatnya ambil peran!

Pemerintah

Pemerintah berperan memastikan sistem penanggulangan TBC berjalan kuat dan inklusif melalui pendekatan lintas sektor, tidak terbatas pada program kesehatan saja. Diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memperkuat pendanaan, kebijakan pelaporan, serta integrasi dengan berbagai sektor pembangunan yang berkontribusi terhadap risiko dan penanganan TBC, seperti gizi, perlindungan sosial, perumahan, dan sektor lainnya.

Tanpa pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi, upaya penanggulangan TBC akan sulit menjangkau seluruh populasi yang membutuhkan. 

Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan adalah ujung tombak dalam menemukan dan menatalaksana TBC. Diagnosis yang cepat, pengobatan sesuai standar, pelacakan kontak, serta edukasi yang empatik menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan terapi dan pencegahan penularan. 

Selain itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi hal yang krusial, termasuk pembaruan pengetahuan secara berkala, kepatuhan terhadap pedoman dan juknis terbaru, serta kemampuan memberikan layanan yang komprehensif dan berpusat pada individu.

Setiap interaksi dengan layanan kesehatan merupakan peluang penting untuk memutus rantai penularan dan

memastikan keberlanjutan pengobatan. 

Masyarakat 

TBC tidak akan selesai tanpa peran aktif masyarakat. Stigma masih menjadi hambatan besar, membuat banyak orang menunda pemeriksaan karena takut atau kurang informasi.

Peran masyarakat sangat penting, mulai dari tokoh masyarakat dalam mengurangi stigma dan membangun pemahaman yang benar, hingga keluarga dan kader yang mendampingi proses pengobatan agar tetap berjalan tuntas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penemuan kasus secara aktif juga menjadi kunci untuk menjangkau mereka yang belum terdeteksi.

Dengan dukungan, keterbukaan, dan kesadaran bersama, TBC tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau tabu, tetapi sebagai masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama.

Tanggung Jawab Bersama Menjadi Aksi Bersama

Tema global “Yes! We Can End TB” menegaskan bahwa eliminasi TBC bukan hal yang mustahil. Di tingkat global kita sudah memiliki pengetahuan, alat, dan strategi untuk mencapainya. Namun, untuk mewujudkannya di tingkat negara, komitmen global tersebut perlu diterjemahkan menjadi aksi yang konkret dan terkoordinasi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam tema nasional “SATU TB: Sinergi Aksi Tuntaskan TB”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran semua pihak. TBC belum selesai bukan karena kita tidak mampu. TBC belum selesa karena kita belum bergerak secara optimal.

Jadi, tanggung jawab siapa? 

Jawabannya: semua pihak dan tidak ada yang bisa menunda perannya atau menunggu pihak lain

bertindak lebih dulu.

Setiap kebijakan yang diperkuat, setiap kasus yang ditemukan, setiap stigma yang dipatahkan, adalah langkah nyata menuju eliminasi TBC. Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 bukan sekedar pengingat, tetapi ajakan untuk bertindak.

Karena TBC belum selesai.

Dan jawabannya ada pada kita. Ambil peranmu, mulai dari sekarang.

English Version

TB Is Not Over Yet. Whose Responsibility Is It? 

Tuberculosis (TB) remains one of the world’s most significant public health challenges, including in Indonesia. With an estimated more than 1 million cases each year,
TB is not merely a health issue but also a social problem that continues to exist around us, in our homes, workplaces, and communities. 

Amid various advancements, faster diagnosis and more effective treatment, one critical question arises: if TB is preventable and curable, why is it still not over? Who is responsible for ensuring that TB elimination is achieved? 

What Is Actually Happening? 

Globally, TB control efforts have shown progress, including a reduction in mortality and the recovery of services following the COVID-19 pandemic. However, the rate of decline in cases is still not fast enough to meet the elimination target by 2030. 

In Indonesia, achievements in TB control programmes continue to improve, yet significant challenges remain: 

• Transmission is still occurring in communities  

• Many TB cases remain undetected and unreported  

• Drug-resistant TB requires more complex management  

• Gaps in access to services and reporting systems still exist  

This means the issue is not the absence of effort, but rather that these efforts have not yet reached everyone in need. 

So, Whose Responsibility Is It? 

The answer is not simple, because TB cannot be addressed by a single party. 

This is precisely the core of the issue: when responsibility is shared, it often leads to a situation where no one feels fully accountable. 

Yet, TB elimination can only be achieved when every stakeholder actively fulfils their role and works in coordination. 

Time to Take Action 

Ending TB is not only about strategies or innovations, but about how each stakeholder takes real action. Without complementary and coordinated efforts, existing initiatives will continue to operate in silos and struggle to achieve sustainable impact. 

Government 

The government plays a critical role in ensuring a strong and inclusive TB control system through a multisectoral approach, not limited to the health sector alone. Coordination across ministries and institutions is required to strengthen financing, reporting policies, and integration with various development sectors that influence TB risk and response, such as nutrition, social protection, housing, and others.

Without coordinated multisectoral action, TB control efforts will not be able to reach the entire population in need.

Healthcare Workers 

Healthcare workers are at the frontline of TB detection and management. Rapid diagnosis, standardised treatment, contact tracing, and empathetic education are key to ensuring treatment success and preventing transmission.

In addition, strengthening the capacity of health workers is essential, including regular knowledge updates, adherence to the latest guidelines and technical instructions, and the ability to deliver comprehensive, people-centred services.

Every interaction with the health system is a critical opportunity to break the chain of transmission and ensure continuity of care.

Communities 

TB will not end without active community engagement. Stigma remains a major barrier, causing many people to delay seeking care due to fear or lack of information.

Communities play a vital role, from community leaders who help reduce stigma and promote accurate understanding, to families and community volunteers who support community volunteers who support individuals throughout treatment to ensure completion.

In addition, community involvement in active case finding is key to reaching those who remain undetected.

With support, openness, and shared awareness, TB will no longer be seen as something shameful or taboo, but as a problem that must be addressed and solved together. 

Shared Responsibility into Collective Action 

The global theme “Yes! We Can End TB” affirms that TB elimination is not impossible. At the global level, we already have the knowledge, tools, and strategies to achieve it.

However, to make this a reality at the country level, global commitments must be translated into concrete and coordinated action. In Indonesia, this is reflected in the national theme “SATU TB: Sinergi Aksi Tuntaskan TB,” which highlights the importance of cross-sector collaboration and the role of all stakeholders. 

TB is not over yet, not because we lack of capability. TB is not over because we have not yet moved together optimally. 

So, whose responsibility is it?

The answer: everyone. And no one can delay their role or wait for others to act first.

Every strengthened policy, every case detected, every stigma broken is a real step towards TB elimination. 

World Tuberculosis Day 2026 is not merely a reminder, but a call to action. Because TB is not over.
And the answer lies with us. Take your role, starting now.