Keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan TBC di Kota Palembang masih belum maksimal, hal ini nampak dari jumlah notifikasi kasus TBC dari fasilitas kesehatan yang diintervensi oleh tim DPPM. Kondisi ini melatar belakangi perlunya dilakukan monitoring rutin terhadap indikator program TBC, terutama notifikasi kasus TBC yang melibatkan semua pihak, termasuk juga dari pihak swasta. Tim DPPM Kota Palembang mengadakan kegiatan bernama DPPM Desktop Review yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, Koalisi Organisasi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Provinsi Sumatera Selatan, serta tim IO PPM yang berasal dari KOPI TB Kota Palembang, dan BPJS Kesehatan.

Desktop Review yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2020 ini menghasilkan sejumlah luaran diantaranya adalah adanya hasil monitoring indikator DPPM, baik pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, penentuan fasyankes prioritas untuk dilakukan supervisi. Lebih lanjut dalam pertemuan ini, KOPI TB memberikan perkembangan informasi tentang tatalaksana TBC pada Jejaring Layanan TBC dimana di dalamnya juga meliputi pihak Rumah Sakit dan DPM/Klinik. KOPI TB juga menyatakan bahwa pihaknya akan bersurat kepada masing-masing organisasi profesi agar memberikan materi mengenai TBC saat pendampingan.
“Beberapa RS kita temukan ada perbedaan signifikan pada kasus TB terdiagnosis klinis dan TB terkonfirmasi bakteriologis. Inilah guna kita sebagai KOPI TB, apakah langkah-langkah penegakkan diagnosa TB terdiagnosis klinis sudah dilakukan sesuai dengan standar atau belum, kalau belum maka kita perlu mensosialisasikan alur diagnosis TB di RS tersebut,” ujar dr. Rouly P. Pasaribu, SpPD, K-P, FINASIM (Ketua KOPI TB Kota Palembang).

Dalam pelaksanaanya, kegiatan Desktop Review ini dilakukan pemaparan tentang capaian dari masing-masing fasyankes berdasarkan indikator DPPM yang dimonitor dengan alat bantu yang dikembangkan oleh YKI. KOPI TB provinsi Sumatera Selatan dan KOPI TB Palembang juga turut menyampaikan hasil diskusi pada saat Monev IO PPM yang diselenggarakan pada 3-4 Maret 2020 lalu di Bogor. Pihak BPJS Kesehatan dalam diskusinya juga menyatakan pihaknya akan aktif membantu untuk menindaklanjuti pelaporan kasus TBC dari FKTP non-Puskesmas.

Kegiatan ini bersumber dana dari The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria (GF ATM) melalui Principal Recipient (PR) Direktorat P2PML, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Yayasan KNCV Indonesia (YKI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Teks dan foto: Eva Simatupang
Editor: Melya Findi dan Yeremia PMR