Tuberkulosis (TBC) terus menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia dimana pada tahun 2019 menduduki peringkat kedua tertinggi secara global sebanyak 845.000 kasus. Berdasarkan studi Patient Pathway Analysis tahun 2017 disebutkan bahwa peran fasilitas layanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pemerintah di Indonesia dalam menemukan dan mengobati TBC adalah 54%, fasilitas layanan kesehatan swasta 42% dan 4% lainnya. Namun, tidak semua kasus TBC yang dirawat, dicatat dalam sistem pencatatan standar (SITT/SITB), terutama yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan swasta.

Melihat situasi tersebut, dilakukan pendekatan komprehensif keterlibatan sistematis semua penyedia layanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah dalam pengendalian TBC untuk mencapai target pengendalian TBC nasional melalui Public-Private Mix (PPM) untuk pengendalian TBC. Hal ini sejalan dengan strategi Nasional penanggulangan TBC di Indonesia 2016-2020 yang mengusung strategi untuk melibatkan semua penyedia jasa kesehatan baik publik dan swasta, dalam memperluas perawatan TBC dan keberlanjutan perawatan TBC secara komprehensif di bawah koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang disebut sebagai “District based Public Private Mix” (DPPM).

Strategi DPPM sudah diimplementasikan di setiap Kabupaten/Kota sejak tahun 2019 dengan pembentukan tim DPPM, lokakarya FKTP dan FKRTL, DPPM desktop review dan mentoring supervisi ke fasyankes jejaring. DPPM Indonesia dibangun sebagai strategi kolaboratif dari fasilitas kesehatan pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta (antara Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit swasta, klinik, praktik pribadi), dan swasta-swasta (antara Rumah Sakit swasta dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain) yang di dukung oleh organisasi profesi di bawah koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Meski demikian intervensi IOPPM akan berakhir di November 2020, sehingga penting dilakukan monitoring dan evaluasi skala nasional di 37 Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan dari indikator DPPM dan indikator proyek.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibagi menjadi dua batch yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 2 hingga 3 Desember 2020 secara luring dan daring. Sebanyak 110 peserta hadir dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KOPI TB Pusat dan Kabupaten/Kota, IO PPM, WHO, LKNU, Aisyiyah, dan USAID-TBPS. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi DPPM, memberikan rekomendasi atas implementasi DPPM untuk program TBC di tahun 2020, serta untuk menyampaikan hasil pembelajaran implementasi DPPM di 4 kabupaten/kota terpilih.

Ángka pengobatan TBC masih rendah, maka untuk mengatasi hal ini maka kami mengembangkan untuk perluasan pencegahan TBC melalui pelacakan kasus TBC secara agresif, pengobatan TBC, perluasan lintas sektor untuk penanggulangan TBC. Hal ini mengingat masyarakat juga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujar dr. Imran Pambudi, Kasubdit TB Kemenkes RI dalam pembukaan kegiatan pada hari pertama.

Beliau dalam presentasinya juga turut menambahkan bahwa persoalan TBC ini dikarenakan tiga hal utama, yaitu penemuan kasus yang menurun, success rate yang menurun, serta penerapan Terapi Pencegahan Tuberkulosis yang belum beranjak dari angka 10%. Beliau menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru dengan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 mengenai kewajiban faskes pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis. Dalam kebijakan ini desebutkan bahwa setiap fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati menggunakan SITB.

Rangkaian kegiatan ini salah satunya adalah sharing praktik baik dari sejumlah wilayah yaitu Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Banyumas. Lisa Felina, dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam presentasinya membagikan 6 strategi Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Public Private Mixed dalam pelayanan TBC di Kota Tangerang, diantaranya memaksimalkan peran KOPI TB, surat edaran Kepala Dinkes tentang kewajiban pelaporan kasus TBC, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, standarisasi workshop ISTC, logistik TBC bagi faskes dan pendampingan prognas yang terakreditasi.

Sementara Sadiyanto, SKM.M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Banyumas mengatakan bahwa di tahun 2019 angka keberhasilan pengobatan di Kabupaten Banyumas di tahun 2019 berada di atas target 90%, yaitu sebesar 92,55%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, diantaranya adalah rutin melakukan monev berkala, penggunaan dana APBD, adanya jejaring antara Dinas Kesehatan, tim DPPM dan KOPI TB, serta jejaring dengan fasyankes setempat.

Analisa Data Kualitatif Dokumentasi IO PPM Oleh FKUI

Studi ini dilakukan untuk identifikasi tantangan yang dihadapi fasyankes (rumah sakit, DPM, dan klinik) dalam melaksanakan program TBC dengan pendekatan DPPM, serta identifikasi aspek dan strategi yang menghambat dan mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten, KOPI TB, dan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, DPM, dan Klinik) dalam melaksanakan program TBC melalui pendekatan DPPM pada saat pandemi COVID-19.

Studi ini dilakukan di empat wilayah yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Cilacap, Kota Palembang, dan Kota Batam, yang bersumber dari Dinas Kesehatan, KOPI TB, RSUD dan RS Swasta, dan Klinik Dokter Praktik Mandiri. Aria Kekalih dari FKUI dalam presentasinya memaparkan hasil temuan termasuk mengenai faktor-faktor pendukung pelaksanaan pelayanan TBC.

“Ada 4 faktor pendukung pelaksanaan pelayanan TBC, diantaranya penerapan standar diagnosis  , jejaring internal pelayanan TBC, jejaring eksternal pelayanan TBC dan dukungan Dinas Kesehatan. Peran IO DPPM sebagai faktor pendukung pelaksanaan pelayanan TBC yang berkualitas, terutama dalam kondisi pandemi ini diantaranya meliputi pengawasan dan pemantauan notifikasi TBC dan missing cases, pembimbingan/pendampingan jejaring internal dan eksternal,” ujar Aria dalam presentasinya.

Dalam kesimpulannya, Aria juga menyebutkan perlunya integrasi sistem informasi pencatatan pelaporan dapat dioptimalkan untuk monitoring dan rewarding, misalnya keterlibatan BPJS di pemantauan pelaksanaan program klinik/dokter praktik mandiri. Studi ini juga menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul selama ini juga perihal kesiapan menghadapi kondisi masyarakat dalam pandemi COVID-19 mengingat status kunjungan pasien yang menurun.

 

Capaian IO PPM Proyek Catalytic Funding oleh Dr.dr. Erlina Burhan, Sp.P(K), M.Sc.

Menilik dari indikator DPPM di 37 Kabupaten/Kota di tahun 2020, ditunjukkan bahwa proporsi kab/kota yang memiliki tim DPPM dari target nasional 50% capaian hingga November 2020 adalah  100%. Sementara itu proporsi kasus TBC dari RS pemerintah dan klinik pemerintah dari target nasional 17% tercapai 16%, sementara dari RS Swasta dari target 23% tercapai 22%, dan dari DPM/Klinik dari target 1% tercapai 2%. dr. Erlina dalam penjelasannya menyebutkan bahwa capaian ini cukup baik meski dibawah target nasional namun sudah mendekati. Missing cases juga makin mengecil jumlahnya sehingga ini menjadi kontribusi dalam program pencapaian nasional.

“Kita sudah ada MOU antara DPM dan puskesmas sebanyak 49%. Selain itu beberapa best practice di Bekasi ada SK Walikota, MOU Dinas Kesehatan yang menunjukkan komitmen pemerintah. Selain itu juga adanya sistem pelaporan dan adanya umpan balik dari faskes,” ujar Erlina dalam paparannya.

Beliau menyebutkan sejumlah rekomendasi diantaranya bagi Sub Direktorat TBC perlu melakukan revisi dan pembaruan pedoman penanggulangan TBC di rumah sakit serta mendorong pembuatan fitur/modul zero reporting di SITB dan aplikasi WIFI TB. Sementara bagi KOPI TB Pusat, perlu melakukan advokasi kepada stakeholder terkait untuk terlibat dalam penanggulangan TBC.

Untuk Dinkes Provinsi perlu melakukan monev berkala indikator PPM melalui kegiatan DPPM desktop review bersama Dinkes Kab/Kota, serta mentoring dan supervisi jalannya DPPM di tingkat fasyankes,” ujar dr. Erlina.

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai rencana tindak lanjut kegiatan DPPM masing-masing Kabupaten/Kota. Masing-masing kabupaten/kota mempresentasikan rencananya kedepan terkait penguatan kepemimpinan DPPM, peningkatan keterlibatan fasyankes, penguatan survailance hingga perencanaan pembiayaan untuk TBC.

Kedepan dalam prioritas kegiatan PPM 2021-2023 di Kabupaten/Kota ada sejumlah hal yang akan dilakukan, seperti koordinasi multi-sektoral pengembangan rencana aksi penanggulangan TBC, advokasi pengembangan skema jaminan kesehatan dan jaminan sosial pasien TBC, termasuk supervisi monev Dinkes ke Fasyankes terkait implementasi PPM dalam sistem informasi berbasis mobile application.

“Harapan saya hanya satu agar apa yang sudah terbentuk tetap dilanjutkan dan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Meski program IO PPM sudah berakhir namun ada banyak upaya yang tetap bisa dilakukan agar program baik ini dapat tetap berjalan dan dilanjutkan dengan resources yang bisa diupayakan. Ibarat rumah ini sudah ada fondasi yang tinggal dilanjutkan untuk terus dibangun,” ujar dr. Erlina menutup rangkaian kegiatan ini.

Kegiatan ini didanai oleh The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria (GF ATM) melalui Principal Recipient (PR) Direktorat P2PML, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan diselenggarakan oleh Implementing Organization Public-Private Mix (IO PPM) yang merupakan kerjasama Yayasan KNCV Indonesia (YKI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

 

Teks: Melya
Editor: Triftianti Lieke
Gambar: Amadeus Rembrandt