Kota Makassar menjadi salah satu wilayah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan “Bulan Viral Load HIV” di tahun 2020. Dalam pertemuan Lokakarya Bulan Viral Load HIV Batch II yang diselenggarakan secara daring pada 15 September 2020 lalu, Rasmah RAS, Pengelola Program HIV dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan membagikan pembelajaran yang selama ini dilakukan pemangku kepentingan di wilayahnya untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan viral load (VL) HIV.

Sebelumnya wilayah Makassar pernah mendapatkan bantuan dana dari DAK untuk pemeriksaan VL yang digunakan untuk menjangkau kurang lebih 200 ODHA. Sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah gencar melakukan pemeriksaan VL. Saat itu dilakukan upaya jemput bola dengan mengirimkan petugas untuk mendatangi ODHA di wilayahnya. Meski demikian upaya ini belum banyak menjangkau semua ODHA yang ada di wilayah Kota Makassar dikarenakan beberapa faktor yang membatasi, diantaranya keterbatasa jumlah SDM. Di tahun 2019, pemerintah kota Makassar sudah mulai menggunakan sistem rujukan spesimen dan pemeriksaan yang dilakukan di BBLK Makassar.

Di tahun 2020, Kota Makassar mendapatkan dukungan berupa mesin realtime polymer chain reaction (RT-PCR) yang ditempatkan di RS. Dr. Wahiddin, sehingga dari 13 PDP yang terlibat di proyek AMPUH ini nanti semuanya akan merujuk ke RS Dr. Wahiddin. Saat ini jumlah ODHA di Kota Makassar adalah sebanyak 3.941 orang, dimana dari jumlah ini 80% ODHA sudah diperiksa VL. Alasan pemerintah Kota Makassar hanya menggunakan RS. Dr. Wahiddin sebagai rumah sakit rujukan adalah untuk mempermudah sistem pelaporan. Hal ini mengingat bahwa selama ini rendahnya pencatatan dalam sistem aplikasi rekap kohort (ARK) merupakan kendala utama yang dihadapi di wilayah Kota Makassar terkait capaian VL, sehingga data rumah sakit dengan sistem nasional tidak sesuai.

“Saat ini kami sedang melakukan update data untuk kepentingan validasi melalui pembaruan data dari tahun 2019 serta 2020 bagi ODHA yang sudah memeriksakan VL-nya. Memang dibutuhkan konsistensi untuk perihal pencatatan ini,” ujar Rasmah.

Lantas bagaimana dengan wilayah kabupaten/kota yang tidak masuk dalam implementasi proyek AMPUH? Rasmah mengatakan nantinya kota/kabupaten lain tetap akan dilayani dengan sistem regular melalui alur pemeriksaan di BBLK, sehingga 1.041 ODHA di luar Kota Makassar tetap akan dapat memeriksakan status VL-nya.

“Pembelajaran utama dalam keberhasilan ini adalah memaksimalkan dukungan dana APBD untuk pemeriksaan viral load di Kota Makassar serta bagaimana mengkoordinir pembagian wilayah kerja sehingga tidak hanya ODHA di Kota Makassar saja namun juga wilayah kabupaten/kota juga mendapatkan manfaat yang sama,” ujar Rashma dalam presentasinya.

Teks: Melya
Editor: Alva Juan
Gambar: Amadeus Rembrandt